Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan melakukan uji petik dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini untuk melihat kredibilitas penyelenggaraan ujian.Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendiknas Suyanto mengatakan, tahun ini berbeda dengan tahun lalu dalam penyelenggaraan UN. “Kami akan mengukur kredibilitas UN di daerah. Kemendiknas akan melakukan sampelisasi terhadap setiap anak dan sekolah di daerah terpilih,”katanya saat dihubungi SINDO di Jakarta kemarin.
Menurut dia, nantinya ada metodologi khusus yang disusun Balitbang untuk mengetahui kadar kejujuran siswa dan sekolah pada saat UN berlangsung. Salah satunya melalui perbandingan antara nilai UN yang didapat dengan nilai sekolah. “Kalau perbedaan antara kedua nilai itu sangat jauh, ada indikasi kecurangan yang terjadi,”bebernya. Selain itu, tambahnya,Kemendiknas akan melihat hasil nilai UN secara intensif per lembar jawaban.Jika 95% siswa letak kesalahan menjawabnya sama, ada pembiaran aksi contek -mencontek atau kebocoran soal yang terjadi di kelas. “Kami akan melihat sejauh mana kredibilitas sekolah dan siswa dalam UN tahun ini sebagai bahan evaluasi ujian tahun mendatang,”ujarnya.
Mengenai prediksi tindak kecurangan UN tahun ini,ujarnya, akan sangat naif jika Kemendiknas melansir tidak akan ada kecurangan di mana hasil nilai ujiannya merupakan gabungan antara nilai sekolah dan UN. Menurut dia, kecurangan tetap akan ada meski jumlahnya diprediksi menurun jika dibandingkan tahun lalu.“Kita sudah melakukan evaluasi dan ada standar operasional yang harus dipatuhi pemerintah pusat dan daerah,”ungkapnya. Sementara itu, anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Edi Wibowo mengatakan, persiapan penyelenggaraan UN sudah sampai proses pencetakan naskah soal untuk SMP dan SMA.
Diperkirakan satu minggu sebelum ujian, soal yang sudah selesai dicetak sudah didistribusikan ke provinsi. Selanjutnya, pada 2–3 hari sebelum ujian dimulai, soal akan disalurkan ke kabupaten/kota atau rayon.“ Sejauh ini tidak ada kendala dalam proses pencetakan,” ujar Mungin. Dia menjelaskan, setiap provinsi mempunyai satu perusahaan pencetakan. Hal ini berbeda dari tahun lalu di mana proses pencetakan dilakukan terpusat di Jakarta lalu disebarluaskan ke daerah. Karena itu, tambah dia, proses pencetakan dilakukan dengan memilih perusahaan melalui tender terbuka. Menurut dia, perusahaan yang di-black list tahun lalu memang masih ada yang mengikuti tender, tetapi dengan latar belakang yang jelek pada UN 2010, secara otomatis perusahaan itu tersingkir dari proses tender.
Lebih lanjut dia menegaskan, perusahaan pencetakan yang menang harus mengikuti persyaratan yang digariskan Kemendiknas. Beberapa hal yang penting di antaranya setiap perusahaan wajib membangun asrama bagi pegawainya agar tidak keluar dari pabrik selama proses cetak terjadi. Selain itu perusahaan tidak boleh mencetak produk lain selain lembar soal dan jawaban UN. Kepala Balitbang Kemendiknas Mansyur Ramli menjelaskan, pada hari pertama UN berlangsung, timnya akan mengambil lembar jawaban di setiap sekolah yang masuk dalam uji sampel ini. Kalau hasil pemeriksaan membuktikan ada pola jawaban yang seragam, maka terbukti sekolah itu melakukan kecurangan.
“Ini akan menjadi dasar penyelidikan di tahap berikutnya,”papar Mansyur. Seperti diketahui,Kemendiknas menjadwalkan UN utama SMA tahun ini pada 18–21 April, sedangkan ujian susulannya dilakukan pada 25–28 April dan pengumuman hasil ujian pada 16 Mei. Sementara untuk tingkat SMP dilakukan pada 25–28 April dengan ujian susulannya pada 3-6 Mei dan pengumuman pada 4 Juni. Mengenai pengawasan,Komisi X DPR juga menyatakan komitmennya untuk membantu dengan terjun langsung ke lapangan selama reses April– Mei nanti.Komisi X DPR juga akan membuka pintu bagi masyarakat yang ingin melaporkan kejadian pelanggaran selama UN berlangsung. Hasil pengawasan dan laporan masyarakat ini akan dijadikan bahan evaluasi Komisi X untuk UN mendatang.
“Di masa reses di samping melakukan komunikasi ke masyarakat, kami juga akan mengawasi pelaksanaan UN mulai dari distribusi hingga UN itu berlangsung,”ujar anggota Fraksi Partai Golkar Rully Chairul Azwar. Rully juga meminta masyarakat untuk melaporkan ke DPR apabila ada temuan yang merugikan selama UN itu berlangsung. Hasil pengawasan di setiap daerah pemilihan dan laporan dari masyarakat itu akan dijadikan masukan bagi DPR sebagai bahan evaluasi UN tahun depan.
Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar menambahkan, dari hasil pengawasan tahun lalu, pihaknya banyak menemukan kebocoran soal yang terjadi secara sistemik.“Banyak kasus yang ditemui namun yang paling menonjol ialah kebocoran soal,”ujarnya.
